GardaMalut.id, Halut — Pelaksanaan kegiatan seremonial Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 secara resmi dibuka oleh Bupati, Piet Hein Babua, pada Selasa, (22/09/26), di gedung Serbaguna Sekolah tersebut, desa Kukumutuk, Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara.
Hadir dalam kegiatan tersebut, mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Sri Haryati Hatari, Staff Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian, Fuji Abdul Rohman, Bupati Halut, Piet Hein Babua, Kapolres Halut, AKBP. Erlichson Passaribu, Ketua DPRD Halut, Christina Lesnussa, Kepala Kejaksaan Negeri Halut, Rahmat, Sekda Halut Erasmus J. Papilaya, para Kepala Dinas, Dansubdenpom XV/1-1 Tobelo Letda Cpm Irwansyah Kurniawan,
Kapolsek Kao Ipda Iskandar A. Tjiuda, Danramil 1508-03/Kao diwakili oleh Serma Boyke Latuhihin, Camat Kao Dedi H. Mayoru, Camat Kao Barat Abihud Jawali, Camat Kau Utara Novy Paparang, Camat Kao Teluk Muhlis Ternate. Kepsek Sekolah Rakyat, Elvis Awa, para Kepala Sekolah, para Kepala Desa se kecamatan Kao, perwakilan peserta didik tingkat SD, SMP dan SMA, serta undangan lainnya.
Kadis Sosial Halut, Andar Panimba dalam laporannya memaparkan bahwa dalam proses validasi peserta didik, pleno penetapan jumlah dan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi khususnya di wilayah Kao, telah disepakati untuk diajukan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara.
Sedangkan terkait kesiapan infrastruktur, Dinas Sosial bersama jajaran pemprov terus meninjau progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat Terintegrasi di wilayah Kao, guna memastikan fasilitas asrama, ruang kelas, dan utilitas (listrik/air) sesuai standar.
Karena program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), maka target dan kolaborasi adalah untuk memutus rantai kemiskinan struktural di daerah terpencil, dengan koordinasi lintas instansi termasuk pembahasan layanan pendukung seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) bersama BKKBN.
“Untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Desa Kukumutuk, Kab. Halmahera Utara, sudah berjalan dengan 45 siswa SD, target 270 siswa dengan 75 tenaga pendidik”, papar Andarias.
Sementara itu Staf Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian Fuji Abdul Rohman, dalam sambutanya mengungkapkan bahwa MPLS di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah formal pada umumnya.
“Kalau di sekolah umum, MPLS hanya untuk murid baru. Di sini, semuanya baru. Kepala sekolahnya baru, gurunya baru, siswanya baru, tenaga kependidikannya pun baru. Kita semua memulai dari titik nol yang sama. Karena itu MPLS ini tidak hanya pengenalan gedung dan aturan, tapi menjadi fondasi penanaman nilai-nilai karakter dasar.
Selain MPLS akan dilanjutkan juga dengan matrikulasi untuk menyamakan kemampuan belajar sebelum masuk kurikulum inti. Di dalamnya ada 3 penguatan utama yakni Penguatan Karakter, Keterampilan Hidup dan Akademik.
Di sekolah ini anak-anak akan difasilitasi mengembangkan kapasitas sesuai minat dan bakat masing-masing, dengan dukungan wali asuh sebagai orang tua pengganti di asrama. Sehingga itu saya pesan kepada anak-anak, jangan pernah merasa sendiri. Kalian adalah keluarga besar Sekolah Rakyat. Manfaatkan kesempatan ini dengan disiplin total, belajar total, dan ekspresikan minat bakat kalian, ungkap Fuji.
Sedangkan Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate, Osep Mulyani dalam sambutannya mengungkapkan bahwa
Sekolah Rakyat ini berkonsep asrama, sehingga tidak hanya ada Kepala Sekolah tetapi ada Wali Asuh sebagai orang tua pengganti dari para peserta didik.
“Saya tegaskan kembali, Sekolah Rakyat ini gratis tanpa biaya dan ditanggung oleh negara, mulai dari seragam, transport bahkan makan semua gratis. Ini adalah program populis di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan inklusivitas pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga rentan.
MPLS ini bukan sekadar pengenalan gedung dan aturan, tapi awal kalian membentuk karakter, disiplin, dan semangat untuk mengejar cita-cita”, ungkap Osep.
Sementara itu, Bupati Halut, Piet Hein Babua, memaparkan bahwa Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari program strategis nasional. Dibangun oleh Kementerian PU, dan semua perlengkapannya termasuk tenaga pengajar dan ibu asuh ditangani oleh Kementerian Sosial. Satu ibu asuh untuk sepuluh anak. Inilah komitmen negara untuk memberikan pelayanan pendidikan, pembinaan, dan pendampingan secara maksimal.
“Ini adalah sejarah baru dalam dunia pendidikan di Halmahera Utara. Saya selaku Bupati bersama Forkopimda sangat mendukung penuh. Program ini menyasar anak-anak kita dari 17 kecamatan, di Halut yang masuk dalam keluarga tidak mampu. Kapasitas total dari SD sampai SMA sebanyak 1.080 siswa.
Oleh karena itu, kepada orang tua, saya mengimbau agar tidak ragu menyekolahkan anak-anak di Sekolah Rakyat. Mereka akan mendapatkan pembinaan menyeluruh, baik dari guru, wali asrama, maupun wali asuh. Seluruh biaya gratis, ditanggung negara”, ungkap Bupati Piet.
Senada dengan itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dalam sambutannya yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Sri Haryati Hatari, mengungkapkan bahwa Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan lahan 9,5 hektar di Rioribati, Halbar dan di Kukumutuk, Halut dengan nilai pembangunan sekitar Rp. 200-250 Miliar per lokasi. Ini bukan sekadar gedung, tapi pemerintah sedang membangun ekosistem yang sehat untuk generasi masa depan bangsa
“Saya selalu tegaskan, pendidikan gratis saja tidak cukup. Mereka juga butuh tempat tinggal yang aman dan nyaman. Karena itu, konsepnya berasrama, dengan wali asuh sebagai orang tua pengganti.
Saya ingin pastikan, tidak ada lagi anak Maluku Utara yang putus sekolah karena biaya. Seperti yang sudah kita lakukan di SMA/SMK Negeri, kini 100% bebas uang komite, tanpa pungutan, tanpa diskriminasi. Sekolah Rakyat ini melengkapi itu, 100% ditanggung negara – seragam, makan, tempat tinggal, semua gratis.
Tujuan kita satu, memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, dari Desil 1 dan Desil 2, anak-anak yatim piatu, harus punya harapan baru. Kalian diharapkan bisa menjadi generasi yang mandiri, yang kelak membangun Maluku Utara.
Saya tahu MPLS ini tidak mudah. Ada yang baru pertama jauh dari orang tua. Saya sempat mendengar ada yang mengalami tekanan adaptasi di lingkungan baru. Itulah gunanya MPLS ini, untuk mengenalkan kebiasaan baru, membangun karakter, kedisiplinan, dan kebersamaan. Untuk itu, saya berpesan langkahkan kaki kalian dengan penuh semangat, genggam masa depan yang lebih cerah untuk diri sendiri, keluarga, dan Maluku Utara tercinta.
Saya juga sudah titip pesan, tolong porsi makanan anak-anak diperhatikan kecukupan gizinya. Anak-anak kita sedang dalam masa pertumbuhan, mereka makannya banyak, belajarnya harus kuat”, pungkas Sri Haryati. (red).
