GardaMalut.id, Halut — Di tengah tren pemotongan dana transfer pusat DAU/DBH yang terus menekan postur APBD, Pemerintah Daerah Halmahera Utara didesak untuk mengambil langkah terobosan. Sudah saatnya Pemda Halut beralih peran dari sekedar regulator menjadi pemilik aset produksi dengan memanfaatkan 1200 hektar lahan eks onderneming Belanda yang saat ini dikuasai daerah untuk dikembangkan menjadi kawasan Perkebunan Kelapa Milik Pemda melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah strategis ini dinilai menjadi jawaban paling konkret untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah, mengamankan pasokan industri hilirisasi kelapa, sekaligus menghidupkan kembali kejayaan sejarah ekonomi Halut secara mandiri.
Ketua DPRD Halmahera Utara Pertama, Nofino Lobiua, SH, saat berbincang dengan media ini, Senin, (14/09/26), memberikan penegasan kuat terkait urgensi kebijakan ini. Menurutnya, daerah tidak boleh terus menerus bergantung pada dinamika politik anggaran di Jakarta.
“Kita tidak bisa terus bersikap pasif ketika dana transfer pusat terus menerus dipotong. APBD kita butuh jangkar penyelamat, dan jawabannya ada di tanah kita sendiri. Pemda Halut saat ini memegang aset emas berupa 1200 hektar lahan eks onderneming Belanda. Ini bukan lahan tidur biasa, ini adalah tanah historis yang terbukti sangat produktif.
Sudah saatnya kita buat terobosan: kelola lahan ini secara mandiri melalui BUMD perkebunan kelapa profesional. Hasil devidennya akan masuk langsung sebagai PAD untuk mendanai pembangunan jalan tani, fasilitas kesehatan, dan sekolah masyarakat tanpa harus mendikte pusat” ujar Nofino Lobiua,SH.
Bagi Fino ada 3 poin utama urgensi pembangunan Perkebunan Kelapa Pemda Halut yaitu, 1. optimalisasi aset historis 1200 hektar tanami varietas kelapa unggulan tanpa perlu mencari lahan baru. 2. Hasil pengelolaan komoditas kebun kelapa BUMD akan menyumbang PAD non pajak secara masif dan konstan. Ini jadi bantalan finansial internal agar pembangunan daerah tidak lumpuh ditengah efisiensi anggaran Nasional. 3. Jangkar Penyangga Hilirisasi dan Stabilitas Harga Pangan.
Kehadiran raksasa industri hilirisasi kelapa global di Tobelo, seperti PT NICO membutuhkan jaminan bahan baku yang stabil. Perkebunan BUMD ini akan bertindak sebagai mitra pasokan utama pabrik sekaligus penyeimbang harga pasar untuk melindungi kesejahteraan petani lokal saat harga buah mentah jatuh.
Menurut Fino, jika seabad lalu keuntungan dari tanah onderneming Tobelo ini dibawa lari ke Eropa, maka hari ini dengan pengelolaan BUMD moderen, keuntungan dari 1200 hektar kebun daerah akan sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Halmahera Utara.
Momentum ini sangat tepat mengingat adanya dukungan program peremajaan komoditas perkebunan dari Kementrian Pertanian. (red).
